Forum Perangkat Daerah DP3APPKB Kota Cirebon Perkuat Kolaborasi Menuju Pembangunan Keluarga dan Perlindungan Anak 2027

Kota Cirebon – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan program, memperkuat sinergi lintas sektor, serta memastikan pembangunan kependudukan, keluarga, perempuan, dan anak berjalan lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Forum dihadiri oleh unsur kelurahan dan kecamatan, puskesmas, PLKB, PATBM, Forum GenRe, Forum Anak, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPK), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Penguatan Peran PATBM dan Kolaborasi Kelurahan

Perwakilan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), UUS Kusmana, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum ini. Ia menekankan pentingnya penyelarasan program hingga ke tingkat akar rumput.

Program kependudukan dan perlindungan anak dinilai akan lebih efektif apabila didukung kader yang aktif dan terbarui, termasuk dasawisma dan PATBM di tingkat kelurahan. Legalitas dan penguatan kelembagaan PATBM juga menjadi perhatian, termasuk penguatan koordinasi rutin dengan kelurahan dan puskesmas. Forum turut menyoroti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada rumah tangga usia muda yang memerlukan penguatan layanan konseling dan sistem rujukan yang lebih responsif.

Penguatan Koordinasi Sekolah dan Perlindungan Anak

Perwakilan Forum Anak Kota Cirebon, Guilo, menyampaikan masukan penting terkait perlunya penguatan koordinasi antara DP3APPKB dan satuan pendidikan. Masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak di sekolah yang belum sepenuhnya terkoordinasi dengan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Forum menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga mekanisme pelaporan dan pendampingan korban di lingkungan sekolah perlu diperjelas dan diperkuat.

Beberapa rekomendasi yang mengemuka antara lain :

• Penyusunan mekanisme koordinasi formal antara sekolah dan UPTD PPA.
• Penguatan SOP pelaporan kasus kekerasan di sekolah.
• Optimalisasi pendampingan psikologis dan medis bagi korban.
• Edukasi guru dan tenaga kependidikan terkait deteksi dini kekerasan.

Forum juga menerima aspirasi orang tua terkait koordinasi penanganan kasus anak dan korban kekerasan di sekolah yang dinilai belum maksimal, sehingga diperlukan sinergi lebih kuat antara sekolah, keluarga, dan pemerintah daerah.

Ruang Lebih Besar untuk Remaja

Forum GenRe mendorong pendekatan yang lebih kontekstual dalam menyampaikan pesan-pesan kependudukan dan kesehatan reproduksi. Pemanfaatan teknologi digital dinilai penting, namun tetap perlu diimbangi dengan pendekatan langsung ke lapangan. Remaja dinilai perlu lebih dilibatkan dalam ruang diskusi kebijakan agar suara mereka terdengar, sekaligus dipersiapkan menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

Percepatan Penurunan Stunting dan Sinkronisasi Data

Dalam diskusi, ditegaskan pentingnya penyelarasan data antara bidang KBKS dan Dalduk, termasuk integrasi data E-PPGBM dan data keluarga berisiko stunting sebagai dasar intervensi yang lebih presisi. Tim Pendamping Keluarga (TPK) didorong untuk aktif merujuk ibu hamil KEK dan balita bermasalah gizi sesuai ketentuan, termasuk rujukan ke rumah sakit bila diperlukan. Intervensi perubahan perilaku keluarga menjadi prioritas utama, di samping penguatan edukasi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Penguatan Kesehatan Reproduksi dan KB

Forum juga membahas tantangan berkurangnya anggaran alat dan obat kontrasepsi (alokon), serta pentingnya optimalisasi KB pasca persalinan melalui metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Advokasi kepatuhan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) dan penguatan bimbingan konseling keluarga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan kematian ibu dan bayi.

Aspirasi Wilayah dan Kolaborasi Musrenbang

Perwakilan Kecamatan Lemahwungkuk menyampaikan bahwa dalam Musrenbang telah banyak usulan terkait 1000 HPK, program remaja, dan penguatan peran PLKB. Kolaborasi lintas sektor yang telah berjalan dinilai menjadi modal kuat dalam penyusunan perencanaan 2027 yang lebih terintegrasi.

Komitmen Menuju 2027

Forum Perangkat Daerah DP3APPKB Kota Cirebon menegaskan komitmen untuk :

• Memperkuat kolaborasi lintas sektor hingga tingkat kelurahan dan sekolah.
• Mengintegrasikan dan menyelaraskan data sebagai dasar intervensi presisi.
• Mengutamakan perubahan perilaku dalam percepatan penurunan stunting.
• Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak secara komprehensif.
• Mengoptimalkan peran remaja sebagai subjek pembangunan.

DP3APPKB Kota Cirebon optimistis bahwa melalui sinergi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat, pembangunan keluarga dan perlindungan anak akan semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan menuju tahun 2027.

Penulis : Tim Media DP3APPKB

Pengolah Informasi/Editor : Annisa Nurul Pratiwi

Dokumentasi : Ibnu Pratama Wahyudin

Instagram : dp3appkb.kotacirebon

Kontak Perasaan : 0817122271