Wujudkan Komitmen Pelayanan dan Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan, Pemkot Cirebon Lantik Kepala UPTD PPA Baru

Cirebon - Pemerintah Kota Cirebon kembali menegaskan komitmennya terhadap penguatan perlindungan anak dan perempuan melalui pelantikan Linda Desyani, S.Psi. sebagai Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di bawah DP3APPKB Kota Cirebon. Pelantikan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat layanan perlindungan yang semakin kompleks, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga kekerasan berbasis digital yang kian meningkat.

Dalam arahannya, Wali Kota Cirebon menegaskan bahwa posisi ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, dan profesionalisme. “Jabatan bukan hadiah, bukan pemberian, dan tidak boleh ada transaksi. Pejabat yang dilantik hari ini adalah mereka yang dipilih dari yang terbaik. Laporkan jika ada praktik negatif dalam proses pengisian jabatan,” tegas Wali Kota.

Pemkot Cirebon juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan perlindungan melalui kepemimpinan baru di UPTD PPA. Upaya ini diarahkan untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, responsif, dan ramah korban. Penguatan tersebut mencakup pendampingan psikologis, bantuan hukum, layanan kesehatan, rujukan kasus, serta koordinasi lintas lembaga agar setiap penanganan kasus dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Wali Kota juga menekankan bahwa layanan perlindungan harus berorientasi pada hasil dan adaptif terhadap tantangan baru, termasuk maraknya kekerasan berbasis digital dan eksploitasi online.

Wali Kota Cirebon menegaskan bahwa upaya perlindungan anak tidak hanya dilakukan melalui layanan khusus, tetapi juga harus diwujudkan di sekolah dan lingkungan sekitar. Para kepala sekolah diminta memastikan bahwa satuan pendidikan benar-benar bebas dari kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi, sehingga menjadi ruang yang aman, ramah, dan inklusif bagi seluruh peserta didik.

Sebagai langkah penguatan tata kelola, Pemkot Cirebon juga mendorong reformasi birokrasi melalui penerapan kontrak kinerja bagi seluruh pejabat, termasuk yang bertugas dalam perlindungan perempuan dan anak. Evaluasi akan dilakukan secara rutin untuk memastikan setiap pejabat bekerja secara optimal dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

“Perlindungan anak dan perempuan adalah tugas mulia. Kota Cirebon harus menjadi kota yang aman dan berpihak kepada kelompok paling rentan. Saya berharap Kepala UPTD yang baru dapat bekerja dengan hati, kecepatan, dan profesionalisme,” tutup Wali Kota.

Penulis : Tim Media DP3APPKB

Pengolah Informasi/Editor : Annisa Nurul Pratiwi

Dokumentasi : Tim Media DP3APPKB

Instagram : dp3appkb.kotacirebon