Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) terus mendorong terwujudnya pembangunan kependudukan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kota Cirebon Tahun 2025–2029 yang dilaksanakan pada Senin, 2 November 2026, bertempat di Bapperida Kota Cirebon. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyebarluaskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan sekaligus memperkuat pemahaman serta koordinasi para pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan PJPK di Kota Cirebon.

aee18d76-cfb6-46b1-b16a-3c0877f21673.webp

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 50 peserta yang berasal dari berbagai perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Dr. H. Iing Daiman, S.IP., M.Si., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Sutikno, Ap., M.Si., Asisten Administrasi Umum, Dra. Sri Lakshmi Stanyawati, M.Si., Kepala Bapperida, Drs. Agus Herdhyana, M.Si., serta Kepala DP3APPKB Kota Cirebon, Drs. Buntoro Tirto, AP., M.H. Kegiatan ini juga menghadirkan Ibu Mia Wahdini, SKM., M. Arts., selaku Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Jawa Barat sebagai narasumber yang menyampaikan materi terkait arah kebijakan dan rencana aksi pembangunan kependudukan di Kota Cirebon.

Dalam pemaparannya, Mia Wahdini, SKM., M.Arts. menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi bonus demografi sebagai salah satu peluang untuk mendorong pembangunan yang lebih maju menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, peningkatan jumlah penduduk usia produktif perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan. Selain itu, ia turut menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian Kemendukbangga/BKKBN Pusat, dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Cirebon memperoleh skor 86,67. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan strategi, integrasi 5 pilar kependudukan, serta keselarasan target indikator daerah dengan rencana aksi nasional sudah berjalan dengan sangat optimal.

6af06ff7-0070-4eb4-a160-51a8516164ec.webp

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Dr. H. Iing Daiman, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2029 perlu dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi antar perangkat daerah. Ia berharap pembangunan kependudukan tidak hanya berfokus pada jumlah penduduk, tetapi juga pada peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan kesejahteraan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan.

15cda264-3ba4-4f86-8e2e-0844766ce1bb.webp

Kepala Bapperida Kota Cirebon, Drs. Agus Herdhyana, M.Si., menyampaikan bahwa penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Cirebon Tahun 2022–2045 menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Ia menekankan perlunya koordinasi antarperangkat daerah, terutama dalam penanganan stunting dan penyelarasan kebijakan kependudukan. Untuk mendukung pelaksanaannya, dibentuk Tim Koordinasi GDPK 5 Pilar yang melibatkan berbagai perangkat daerah agar pembangunan kependudukan dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.

01271704-b1bc-42e4-9951-5b8aa6fb3c01.webp

Secara keseluruham, materi yang disampaikan pada kegiatan ini mencakup lima fokus pembangunan kependudukan, yaitu pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan. Selain itu, dibahas pula pentingnya pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perencanaan program dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi untuk menilai pencapaian target.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat memahami arah pembangunan kependudukan serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan kependudukan dapat berjalan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Penulis Artikel : Maylina Pamarillah Putri

Dokumentasi : Annisa Nurul Pratiwi

Pengolah Informasi / Penyunting : Annisa Nurul Pratiwi

Instagiram : dp3appkb.kotacirebon

Kontak Perasaan: 0817122271



Â